RI Darurat Corona, Jokowi: Pangkas Belanja yang Tak Prioritas

Penyebaran virus corona memaksa pemerintah memutar otak untuk menjaga kestabilan perekonomian. Pemerintah pun memilih untuk memangkas anggaran belanja yang tidak perlu dan dialihkan untuk kegiatan yang mendorong ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta hal itu juga dilakukan di daerah. Jokowi ingin ada realokasi belanja APBD di daerah.

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," tuturnya saat membuka ratas melalui video conference dikutip dari akun Sekretariat Negara, Jumat (20/3/2020).

"Sekali lagi ini saya minta saya perintahkan baik kepada kementerian, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan hal sama," tambahnya.

Jokowi meminta agar anggaran belanja yang tidak penting itu dialihkan untuk mendorong daya beli masyarakat. Sebab konsumsi masih menjadi motor utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita, terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal. Sekali lagi, anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal," tambahnya.

Tiga hal yang dimaksud Jokowi pertama di bidang kesehatan terutama dalam rangka pengendalian COVID-19, kedua penyaluran bantuan sosial, dan ketiga pemberian insentif bagi dunia usaha terutama UMKM agar mereka tetap bisa berproduksi dan tidak terjadi PHK.

Jokowi menilai hal ini begitu penting karena penyebaran virus corona diperkirakan melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Tahun ini yang tadinya diperkirakan ekonomi dunia tumbuh 3% jadi hanya 1,5%.

"Dan pertumbuhan ekonomi negara kita yang semula 5% sampai 5,4% juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus hadapi dan kita jawab," tuturnya.